Jawapan

2016-10-12T10:42:51+08:00
Kerja sebagai TKI di negeri jiran tentu disamping mendapatkan hak berupa penghasilan rutin per bulannya juga kena kewajiban membayar pajak yang dibayar setahun sekali. Yang dimaksud tentunya adalah pajak penghasilan (disini disebut cukai pendapatan). Tulisan ini adalah cerita berbagi pengalaman tentang proses bayar pajak di Malaysia yang semuanya sudah serba elektronik, suatu manifestasi e-government (yang konon juga akan diterapkan di Indonesia dua tahun lagi bagi yang punya NPWP). Anggap lah ini selingan yang di-ada-ada-kan daripada menjadi ‘pengaggum’ cerita kesaktian pegawai pajak macam Gayus yang legendaris itu.

Yang berhubungan dengan vitalnya sistem e-government di Malaysia adalah sudah diterapkannya sistem administrasi kependudukan yang lebih baik dibanding di Indonesia. Sejak lebih dari tiga puluh tahun lalu mereka menerapkan nomor induk penduduk yang unik, yang digunakan untuk berbagai sistem administrasi warga negaranya seperti untuk kartus identitas, pendidikan, pemilihan umum, passport, SIM, sampai kepada nomor induk pajak. Pada saat dimulai, terjadi kerja yang luar biasa dalam skala negara Malaysia dimana semua penduduk di berbagai pelosok di data untuk mendapatkan nomor induk (suatu hal yang sama juga akan terjadi di Indonesia dengan kebijakan proyek nomor induk penduduk oleh Kemendagri). Ada satu cerita dari universitas tempat bekerja mengenai indentitas passport (nomor passport) mahasiswa dari Indonesia yang ternyata berubah bila passport-nya diganti (karena habis masa berlakunya) sesuatu yang aneh karena tidak menunjukkan nomor identifikasi unik yang bisa terus dipakai. Untuk yang non-Malaysia, saat berhubungan dengan pelayanan sistem pemerintahan termasuk dengan kantor pajak maka nomor passport lah yang menjadi identitas.